Connect with us

Column and Essay

Paceklik Pemikiran dan Krisis Kebudayaan

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth

Seberapa besar kontribusi pemikiran terhadap kebudayaan bangsa hari ini? Seberapa besar keterkaitan kebudayaan terhadap kehidupan politik bangsa kita? Pertanyaan tersebut memaksa kita memeriksa kembali kondisi kekinian kita.

Saya menilai hari ini kita mengalami paceklik (kekurangan) pemikiran. Itu karena sebab kontribusi pemikir dan budayawan kita kian minim lantaran para pemikir (intelektual) kita telah banyak memilih terjun dalam arena politik praktis atas nama perbaikan kondisi politik yang dinilainya mengalami krisis. Sementara itu, para budayawan jengah atau merasa tak didengar lagi pemikiran simbolisnya oleh meraka yang berada di jagad politik.

Menanggapi opini saya tersebut, kawan saya yang politikus menyatakan kalau kondisi politik kita hari ini buruk dan tidak bermoral, itu salahnya budayawan dan para pemikir karena sibuk sendiri dengan angan-angannya. Budayawan sibuk dengan pemikirannya sendiri dengan pada saat yang sama mengabaikan kondisi riil politik.

Kaum politikus merasa ada kondisi-kondisi bersifat rahasia yang hanya bisa diraba dan dibaca mereka yang berada langsung di dalam arena politik. Sementara itu, pemerhati dan para budayawan yang bersuara terkait kondisi politik dianggap hanya membual ?

Saya lantas bertanya, apakah budayawan tidak tahu kondisi riil politik? Apakah mereka tidak peduli? Atau sebenarnya memang telah terjadi dan telah diciptakan kondisi yang membuat politik seolah tak perlu mendengar sumbangsih pemikiran para intelektual dan refleksi kebudayaan karena menganggap pikiran pemikir dan refleksi budayawan hanya berada di angan-angan? Persoalan yang lebih mendasar adalah dari mana mulanya politik dan kebudayaan dianggap tak terkait?

Saya justru kian khawatir bahwa kita tidak hanya sedang mengalami krisis pemikiran, tetapi juga krisis keterkaitan. Jika kondisinya telah menjadi berhadap-hadapan dan politik cenderung melihat oposisi biner antara kekuasaan politik dan refleksi budaya, jelas kita harus prihatin dan mewaspadai masa depan kebudayaan (politik) kita.

Sejarah Kebudayaan

Politik dan pemikiran sesungguhnya adalah laku kebudayaan. Karena itu, ia terjalin dalam satu keterkaitan dengan lingkup dan produk budaya yang lain. Meminjam judul buku pelajaran, saya setuju realitas politik dalam gerak langkahnya lantas disebut sebagai “Sejarah Kebudayaan”, bukan “Sejarah Politik”.

Harusnya dalam siasat kebudayaan, yang berlaku adalah saling melingkupi, bukan saling mengatasi . Sayangnya, kondisi hari ini justru menunjukkan antara politik dan kerja budaya menjadi opisisi biner (binary opposition) yang saling mengatasi. Hal itu tak terlepas dari pendangkalan makna atas politik dan atas budaya itu sendiri. Budaya kerap dipersempit maknanya menjadi sekadar seni atau klangenan saja. Sementara itu, politik sekadar menjadi bagaimana mengambil kekuasaan dalam percaturan demokrasi liberal.

Saat politik dan budaya ditempatkan dalam pemaknaan di mana satu sama lain menjadi eksklusif maka yang terjadi seperti hari ini, politik dianggap lebih tinggi dan merupakan jalan paling ampuh membangun peradaban. Begitu juga budaya, oleh para budayawan dianggap lebih suci dan bisa menyucikan kotornya dunia politik dan kekuasaan. Keterkaitan keduanya dalam upaya membangun kebudayaan bangsa terabaikan.

Dalam kondisi demikian, rasanya kita bukan seperti negara-bangsa yang telah merdeka setengah abad berlalu, melainkan bangsa setelah keterjajahan yang payah dan terlalu merasa menderita. Jadi, ketika ada kesempatan menjadi dominan, berkuasa dan elite, perburuan atas kesempatan politik menjadi terpisah sama sekali dari ikhtiar membangun bangsa besar yang tak lain merupakan makna dan kerja dari kebudayaan.

Mengurai Kesalahan

Kesalahan memang bisa terdapat dalam keduanya, baik politikus maupun budayawan bisa sama salahnya. Kesalahan politikus adalah merasa dirinya dan kerja politiknya begitu susah payah sehingga sedikit kebobrokan bisa dibenarkan dari dalil-dalil moral dan budaya (politik modern). Sementara itu, budayawan sering ngambek dengan kondisi politik ketika merasa pemikiran dan perenungannya tak digubris.

Selain itu, di antara kaum pemikir dan intelektual banyak melupakan peran intelektualnya. Peran intelektual di dalam politik semestinya adalah menahan diri untuk tidak menjadi “profesional” politik? Ini karena jika ia dengan segala alasan moralnya telah memutuskan berpolitik atau berkecimpung di dalam dunia poltik secara profesional, tentu produk pemikirannya tak lagi mengandung kekuatan moral dalam rambu-rambu populisme kerakyatan.

Wacana dan pemikirannya telah mewakili satu nilai-nilai politik dalam mana ia terjun dan menjadi profesional politik dalam partai yang menaunginya. Tidak salah, tapi memainkan peran ganda sebagai politikus sekaligus memerankan peran intelektual adalah absurd?

Paceklik pemikiran dan krisis kebudayaan yang tengah berlangsung seperti sekarang ini harus segera diatasi. Oposisi makna secara biner antara politik dan budaya harus segera disudahi. Lantaran keduanya sebenarnya berada dalam ranah “kemungkinan” yang sama untuk bisa mendorong terciptanya kondisi yang baik dan modern bagi bertumbuhnya bangsa dan berkembangnya mekanisme kesejahteraan sosial masyarakkat yang adil-sejahtera.

Bukankah tujuan utama baik dari politik dan budaya adalah terciptanya kondisi ideal bagi rakyat untuk hidup kritis, bekerja, dan sejahtera dalam penghidupannya yang merdeka? Jika demikian tujuan dari hidup dalam bangsa yang merdeka seperti yang kita imajinasikan, mau tak mau kerja politik dan kerja budaya harus saling mengisi dan mengoreksi supaya terwujud keterkaitan dalam sejarah kebudayaan Indonesia yang modern.

Kebudayaan yang bebas dominasi serta adil dan beradab sebagaimana telah diimajinasikan dalam Pancasila dalam tafsirnya yang inklusif.?? Politik harus membuka telinga bagi jeritan kebudayaan, dan kebudayaan tak boleh bosan menyuarakan jeritan mereka yang jadi korban. Ini disebabkan antara politik dan kebudayaan harus saling melingkupi, bukan saling mengatasi. Semoga. (*)

________________________

*Sabiq Carebesth, Freelance Writer. Author of  “Memoar Kehilangan” (2011). Chief  Editor Galeri Buku Jakarta. Twitter: @sabiqcarebesth

Tulisan ini dimuat di Harian Sinar Harapan (13/4)

Sabiq Carebesth, lahir pada 10 Agustus 1985. Tinggal dan bekerja di Jakarta. Selain menulis puisi juga menulis esai dan kolom untuk koran dan majalah. Buku kumpulan sajaknya terdahulu “Memoar Kehilangan” (2012). Saat ini penulis aktif sebagai editor in chief Galeri Buku Jakarta dan Majalah Kebudayaan “Book, Review & Culture”. Buku terbarunya “Seperti Para Penyair” (Juni, 2017).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Column and Essay

Mewaspadai Imperialisme Benih dan Kartel Pangan

mm

Published

on

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49 persen per tahun. Pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 255 juta jiwa.

Penduduk sebanyak itu memerlukan asupan makanan berupa beras dengan produksi setara padi 68,47 juta ton gabah kering giling. Itu dengan asumsi konsumsi, terutama beras per kapita 135,1 kg per kapita per tahun.
Dengan jumlah penduduk sebanyak itu dan tingkat kebutuhan konsumsi yang sangat tinggi, dunia bisnis pangan mana yang tak tergiur menjadikan Indonesia sebagai pasar pangan dunia? Semua berlomba mengambil untung dari fakta tersebut, tak terkecuali sejak masih dalam soal benih dan pasokan pangan.

Imperialisme Benih
Tak heran Indonesia pun dengan kilat menjadi mangsa pasar global dari produk benih transgenik dan sirkus perdagangan importir pangan. Tak hanya itu, persoalan benih secara umum sedang memasuki fase imperialisasi dengan upaya pemerintah melalui UU SBT (UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman) yang dampaknya akan sangat merugikan petani kecil.

Untuk Produk Rekayasa Genetika atau yang lazim disebut transgenik sendiri telah resmi diperbolehkan beredar di Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) merilis regulasi varietas dan produk transgenik lewat aturan bernomor 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Penarikan Varietas. Permentan No 61/2011 itu berisi 9 bab dan 61 pasal.
Menurut Kementan, peraturan produk transgenik lewat aturan bernomor 61/2011 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas. Tak pelak, dirilisnya aturan itu langsung menyeruakkan bau tak sedap. Sejumlah pihak menuding, lobi asing ada di balik dikeluarkannya beleid soal transgenik tersebut.

Para pengamat kebijakan pertanian menilai Permentan 61/2011 itu menjadi legitimasi bagi produsen benih mutlinasional untuk memasarkan produk rekayasa genetika ke Tanah Air. Besarnya populasi penduduk Indonesia yang melebihi 200 juta menjadi alasan logis. Kepentingannya jelas, yaitu ekspansi bisnis perusahaan pertanian multinasional.

Tapi ini pula masalahnya, dalam sebuah sistem, kegiatan kerja bertani tidak lagi semata-mata dilihat sebagai sebuah kebudayaan bercocok tanam, melainkan bisnis.
Bisnis lalu menyangkut politik berupa lobi-lobi, patgulipat, kongkalikong, aturan pun diselenggarakan; siapa yang berhak memproduksi, mengedarkan, dan siapa yang masuk dalam “perencanaan” sebagai sasaran pengguna sekaligus disebut korban. Pengedarnya adalah pebisnis, yaitu mereka yang punya naluri, tenaga dan modal untuk menjadikan benih sebagai sumber keuntungan.

Keuntungan itu lalu diakumulasi. Akumulasi keuntungan itu lalu terkonsentrasi hanya di tangan segelintir para pebisnis yang menciptakan sistem monopoli. Monopoli lalu menjadikan sistem perbenihan dan pertanian khususnya membangun oligopoli, lalu siapa target sasaran bisnisnya? Petani kecil–budayawan penggagas peradaban dan sejarawan penemu benih.

Merekalah “target” dari eksploitasi sistematis pemiskinan yang akan berlangsung pelan-pelan melalui politik ketergantungan. Mula-mula benih, lama-lama pestisidanya, lalu yang paling parah adalah sistem bercocok tanamnya, lalu corak bermasyarakatnya. Gawat, bukan?

Monopoli tak terhindarkan, kartel menerapkan paham stelsel. Kartel domestik pada industri benih di dalam negeri telah diduga dilakukan World Economic Forum Partnership on Indonesian Sustainable Agriculture (WEFPISA) yang beranggotakan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah lama mengincar pasar benih dan pangan di Indonesia.
Kartel Pangan

Sementara itu, kartel internasional dan nasional pada sektor pangan diduga mengendalikan harga, stok, dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri.

Di pasar internasional, setidaknya terdapat 12 perusahaan multinasional yang diduga terlibat kartel serealia, agrokimia, dan bibit tanaman pangan. Di dalam negeri ada 11 perusahaan dan enam pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.

Negara sebagai sebuah institusi pelindung rakyat akhirnya harus berhadap-hadapan dengan organisasi perdagangan yang memang berorientasi mengakumulasi keuntungan. Tak pelak keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah membuka jalan bagi perusahaan multinasional memonopoli usaha perbenihan dan pangan.
Komite Ekonomi Nasional (KEN) misalnya menyebutkan di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut “ABCD”, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90 persen pangsa perdagangan serealia (biji-bijian) dunia. Struktur pasar komoditas pangan juga memiliki kecenderungan oligopolistik.

Dalam industri agrokimia global juga terdapat enam perusahaan multinasional, yaitu Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, dan BASF yang menguasai 75 persen pangsa pasar global. Dalam industri bibit terdapat empat perusahaan multinasional, yakni Monsanto, Dupont, Syngenta, dan Limagrain, dengan penguasaan 50 persen perdagangan bibit global.

Pada sektor pangan, kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing. Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika). Sementara itu, tren misalnya pada impor daging mayoritas rupanya dari Australia, bawang putih dari Tiongkok, dan bawang merah dari Filipina.

Hal tersebut kemudian berdampak langsung pada maraknya kriminalisasi dan hilangnya kedaulatan petani dalam mengelola benih memproduksi sumber pangan nasional, target swasembada pangan berkala pada 2014 akan jadi isapan jempol belaka. Tak pelak, Indonesia terperangkap dalam liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk pangan dan manufaktur impor.

Di mana nasib petani produsen pangan kita? Tampaknya negara tak terlalu ambil peduli dengan nasib petaninya sendiri. Kebijakan Food Estate melalui MIFEE/sentra pangan dan upaya memberikan dominasi sekuatnya pada kartel dagang dalam kasus benih melalui UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman adalah indikasi nyata ke mana kebijakan pangan pertanian pemerintah sedang mengarah.

Menggugat Takdir
Benih dan produksi pangan bagi petani sejatinya tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi juga rohani. Tapi ini pula soalnya, sekarang di masyarakat kita, kepolosan dan ketulusan memang lebih sering dijadikan bancakan.
Oleh sebab itu, jika kepolosan itu sudah dianggap elite pengambil kebijakan sebagai sama dengan kebodohan, sudah waktunya bagi kaum petani untuk menggugat takdir sosialnya sebagai yang melulu harus selalu berperan polos bahkan cenderung lugu.

Akhirnya saya ingin menutup tulisan ini dengan ajakan Daniel Webster: “When tillage begins, other arts follow. The farmers therefore, are the founders of civilization.” Petani kecil—budayawan penggagas peradaban dan sejarawan penemu benih—merekalah paling layak dibela.

*Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi politik pangan dan penulis buku “Ekonomi Politik Pangan” (2013)

Sumber : Sinar Harapan /14 March 2013

Continue Reading

Column and Essay

Rapuh Sejak Fondasi

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth**

Pertumbuhan ekonomi dalam dua periode pemerintahan cenderung mengorbankan pemerataan. Pembaharuan agraria secara konsisten, reformulasi distribusi modal, dan pemihakan sektor pertanian secara luas sebagai landasan pembangunan jangka panjang, secara substansial sama sekali tidak jalan. Akibatnya, bangsa ini harus menanggung beban yang kian berat dalam transformasi masyarakat miskin kepada kesejahteraan sosial yang adil dan modern.

Beban yang kian berat terutama bersumber dari tiga persoalan. Pertama: kemiskinan yang tinggi dengan tingkat ketimpangan dan keparahan nyaris diambang batas aman, kedua: kebijakan konstitusional yang pro korporasi; liberalisasi dalam segala unit ekonomi politik dengan pada saat yang sama pondasi pembangunan dan kepentingan nasional kita dibiarkan rapuh dan cenderung tak memiliki rencana visioner. Beban ketiga: adalah beban historis ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria di Indonesia.

Beban struktural berupa kemiskinan dan deregulasi konstitusi seperti tersebut di atas membuatuhkan tidak hanya aturan fungsional, tetapi kehendak politik di level negara untuk “campur tangan” mengatur ruang-ruang strategis ekonomi dan politik, tak boleh lagi ada cerita melepaskan rakyat untuk berkompetisi sendiri dengan korporasi.
Target kemandirian dan kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah cenderung sebatas wacana dan hanya fokus pada peningkatan produksi sesaat untuk kepentingan perdagangan. Sementara, aspek jangka panjang, seperti agenda pembaruan agraria dan penyelesaian konflik tanah, tidak pernah ditengok.

Di tengah optimisme yang membumbung dari “surplus ekonomi” yang mungkin didapat dari paket liberalisasi perdagangan pasca putaran WTO (World Trade Organization) di Bali, penurunan angka kemiskinan nyatanya justru berjalan lambat dan parah. Ibarat lagu, yang miskin makin miskin yang kaya makin kaya; kesenjangan antar penduduk miskin kian melebar dan daya beli kelompok miskin pun kian rendah. Kurun antara Maret 2007-Maret 2013, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin hanya 0,87 persen per tahun. Bahkan pada tahun terakhir, hanya 0,59 persen.
Laju peningkatan harga-harga (inflasi) berkontribusi besar pada lambatnya penurunan kemiskinan. Ironisnya, sepanjang 2012, tingkat inflasi wilayah pedesaan lebih tinggi (5,08 persen) dibandingkan inflasi nasional (4,3 persen). Tak heran bila kemudian sensus Pertanian 2013 menunjukan dari total 26, 135,470 Jumlah Rumah Tangga Petani, 14,248,870 adalah Rumah Tangga Petani Gurem dan miskin, apa artinya? Ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan di ambang batas aman. Rasio gini kepemilikan lahan versi Badan Pertanahan Nasional terakhir adalah 0,54, terparah sepanjang sejarah. Inilah pondasi pembangunan kita yang rapuh dan absurd.

Hegemoni Dan Ketergantungan
Kebijakan ekonomi yang kelewat liberal dalam dua periode pemerintahan terakhir telah membuat pasar domestik kebanjiran produk impor. Produsen domestik kewalahan karena kehilangan daya saing akibat banyak barang jadi dan komoditas pangan bebas bea masuk (0%) dengan kuota impor tanpa batas. Volume impor Pangan Indonesia dua tahun terakhir sangat tinggi. Pada 2012 berjumlah 13,345,737 ton dengan nilai 6,297 US$. Juta, sementara pada September 2013 sejumlah 9,058,766 ton dengan nilai mencapai 3,897 US$. Juta. Impor produk holtikultura tak kalah tingginya, jumlahnya 2,138,764 ton, bernilai 1,813 US$. Juta pada 2012. Per September 2013 jumlahnya 1,296,374 ton dengan nilai 1,261 US$. Juta. Singkatnya hal itu berarti, bila dibanding pada 2007-2009 impor komoditas pangan kita meningkat 61 % pada periode 2011-2013, dan itu adalah rekor impor terbesar dalam sejarah bangsa ini.

Kian miris rasanya jika melihat bagaimana bangsa agraris pertumbuhan ekonominya justru bersumber dari sektor jasa dan konsumsi, yang sama artinya, modal asing menguasai dan mendominasi wilayah paling penting bangsa ini yaitu sektor pertanian dan pangan. Pasar pangan nasional dikuasai terutama oleh ABC dengan investor HJheinz (USA), Sari Wangi, Bango dan Taro dengan investor Unilever (UK), Aqua dengan investor Danone (France), Helios Nyam-Nyam dengan investor Campbel (US) Ades dengan investor Coca-Cola (US), SGM dengan investor Numico (Belgium). Jadi ke mana keuntungan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi kita paling banyak mengalir?

Liberalisasi dan ketergantungan pada asing jelas tercermin dari kebijakan nasional pangan dan pertanian yang berorientasi industri padat modal berskala besar untuk tujuan perdagangan ekspor. Langkah ini hanya mungkin dilakukan oleh korporasi besar seperti tampak pada program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) dan koridor pangan dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang mengejar intensifikasi produksi semata-mata. Semuanya demi kebutuhan perdagangan pangan global, bukan pada kebutuhan rakyatnya sendiri.

***
Kemiskinan sangat erat terkait dengan sistem dan manajemen aksesibilitas pada pangan bagi mereka yang gurem dan lapar. Soal tanah nyatanya memang soal hidup dan ukuran kemakmuran rakyat sebagaimana dikatakan Mochammad Tauchid (1951). Karena itu, pembaharuan agraria lewat intervensi kebijakan negara menjadi sebuah keharusan. Jangan lagi agenda pembaharuan agraria sekedar sebagai kehendak politis ketimbang komitmen politik yang ditindaklanjuti secara nasional sebagai rencana pembangunan jangka pendek mau pun jangka panjang.

Ekonomi politik indonesia mesti segera menimbang agenda agraria khususnya pembaruan agraria sebagai agenda nasional yang penting dan mendesak demi mewujudkan kedaulatan pangan dan politik pertanian yang transformaif di level global. Potensi indonesia harus segera didorong untuk menciptakan kedaulatan pangan dan merawat kebudayaan agararisnya.

Pemilihan Umum (PEMILU) akan bergulir, pemimpin baru akan hadir. Kita berharap ketiga beban utama bangsa ini, baik beban struktural mau pun beban historis, mendapat perhatian dan komitmen politik yang layak dan cerdas. Jika tidak, ibarat rumah kita akan menjadi rumah absurd; yang menjalani hukuman untuk terus berkubang pada persoalan yang sama dengan beban berat yang tak kunjung berkurang. (*)

*Sabiq Carebesth, Pemerhati Masalah Pangan dan Agraria. Twitter @sabiqcarebesth
**Artikel ini dimuat dalam kolom Analysis SINDOWeekly No. 49 Tahun II, 6-12 Februari 2014.

Continue Reading

Column and Essay

Pangan Rasa Korporasi

mm

Published

on

Ancaman krisis pangan di indonesia masih rawan terutama karena tingkat kesejahteraan petani sangat rendah. Sementara tuntutan dunia global atas tersedinya pasokan pangan murah bagi populasi dunia menjadi topik pelik menyangkut ketahanan suatu bangsa baik dari segi ekonomi mau pun politik. Karenanya persolan pangan dan pembangunan sektor pertanian masih merupakan tema utama pembangunan. Sekaligus tantangan utama pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Sejauh hari ini dapat dilihat dan dicermati bagaimana kebijakan pangan Jokowi kental dengan rasa korporasi dalam sistem pangan dunia:

(1) Politik Anggaran untuk kebijakan pangan Jokowi-JK berorientasi lebih pada pembangunan infrastruktur pertanian seperti misalnya perbaikan irigasi tersier 3,3 juta hektar dan pembangunan 49 waduk. Untuk merealisasikan proyek tersebut, sepanjang 2014 tercatat total pembiayaan sektor pangan Indonesia mencapai Rp. 212 triliun. (2) Kementrian Pertanian dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) tampak tidak punya arah kebijakan transformatif untuk pada saat yang sama menyokong target swasembada, dan pada sisi yang lain mengakhiri proses masif guremisasi petani. (3) Program intensifikasi demi target praktis yang tak berbasis kenyataan riil sektor pertanian dan petani kecil di pedesaan. Yang dimaksud adalah penerjunan 50.000 prajurit dan 50.000 anggota Babinsa untuk menjadi pendamping petani dan mendukung program swasembada pangan yang ditargetkan surplus produksi beras 20 juta ton dalam tiga tahun. (4) Pembukaan investasi untuk korporasi pangan dari hulu sampai hilir yang kian masif seperti pemberian konsensi lahan sawit dan monopoli benih serta alat modern di lahan pertanian telah menandai kebijakan pangan yang bercitarasa korporasi.

Kebijakan pangan Jokowi tersebut tampak ambigu dan terkesan terlalu menyederhanakan persoalan mendasar (kedaulatan) pangan. Ambigu dalam arti mengabaikan kaitan antara target (swasembada) pangan dengan situasi ekonomi politik petani terutama ketimpangan penguasaan tanah yang nyata menjadi basis kemiskinan 29 juta jiwa penduduk—18 juta jiwa di antaranya berada di pedesaan.

Dalam situasi ekonomi politik petani masih berada di level “gurem” dan subsisten kebijakan pangan nasional yang berusaha mengintegrasikan sektor pertanian-pangan ke dalam pasar komoditas pangan global dalam sistem pangan dunia (globalisasi pangan) tampaknya hanya akan mengulang kebijakan berwatak kolonial-primitif zaman kolonial di mana akumulasi kapital dan bentuk lain kapital (capital other) berlangsung dengan pemaksaan yang dilindungi oleh perangkat-perangkat negara baik perundang-undangan mau pun aparat. Di lain sisi kepentingan korporasi yang trend mutakhirnya berlangsung melalui jalan “konstitusi” nyata telah barakibat pada kian masifnya proses perampasan tanah secara sistematis (land grabbing).

Swasembada Semu

Swasembada ala korporasi yang dicanangkan pemerintah bisa menjadi “swasembada semu” belaka. Ia hanya akan tampil sebagai etalase keberhasilan pengelolan sistem (hilir) pangan, tapi pada saat yang sama jaminan kesejahteraan petani tetap terabaikan. Kuncinya dalam hal ini adalah bagaimana kerangka kebijakan kedaulatan pangan memilih jalan petani (peasen way) sebagai madzhab utama pembangunan sektor petanian-pangan.

Karenanya harus ada koreksi, campur tangan dan keberpihakan negara pada jalan petani (peasant way) harus lebih nyata. Jika tidak kebijakan pangan ambigu bercitarasa korporasi bisa menciptakan situasi yang dalam istilah Harrison dan Henry George menyebutnya sebagai sistem ekonomi bandit yang dijamin oleh hukum “This is the economics of the bandit sanctified by law” (Harrison 1983:19). Pemerintah memfasilitasi perbanditan ekonomi oleh kuasa modal yang dilindungi melalui hukum perundang-undangan. Semoga tidak. (*)

Twitter @sabiqcarebesth

Tulisan ini dimuat di halaman Annalysis SINDOWeekly Edisi Maret 2015.

Continue Reading

Trending

%d bloggers like this: