Connect with us

Column and Essay

Mewaspadai Imperialisme Benih dan Kartel Pangan

mm

Published

on

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49 persen per tahun. Pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 255 juta jiwa.

Penduduk sebanyak itu memerlukan asupan makanan berupa beras dengan produksi setara padi 68,47 juta ton gabah kering giling. Itu dengan asumsi konsumsi, terutama beras per kapita 135,1 kg per kapita per tahun.
Dengan jumlah penduduk sebanyak itu dan tingkat kebutuhan konsumsi yang sangat tinggi, dunia bisnis pangan mana yang tak tergiur menjadikan Indonesia sebagai pasar pangan dunia? Semua berlomba mengambil untung dari fakta tersebut, tak terkecuali sejak masih dalam soal benih dan pasokan pangan.

Imperialisme Benih
Tak heran Indonesia pun dengan kilat menjadi mangsa pasar global dari produk benih transgenik dan sirkus perdagangan importir pangan. Tak hanya itu, persoalan benih secara umum sedang memasuki fase imperialisasi dengan upaya pemerintah melalui UU SBT (UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman) yang dampaknya akan sangat merugikan petani kecil.

Untuk Produk Rekayasa Genetika atau yang lazim disebut transgenik sendiri telah resmi diperbolehkan beredar di Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) merilis regulasi varietas dan produk transgenik lewat aturan bernomor 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Penarikan Varietas. Permentan No 61/2011 itu berisi 9 bab dan 61 pasal.
Menurut Kementan, peraturan produk transgenik lewat aturan bernomor 61/2011 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas. Tak pelak, dirilisnya aturan itu langsung menyeruakkan bau tak sedap. Sejumlah pihak menuding, lobi asing ada di balik dikeluarkannya beleid soal transgenik tersebut.

Para pengamat kebijakan pertanian menilai Permentan 61/2011 itu menjadi legitimasi bagi produsen benih mutlinasional untuk memasarkan produk rekayasa genetika ke Tanah Air. Besarnya populasi penduduk Indonesia yang melebihi 200 juta menjadi alasan logis. Kepentingannya jelas, yaitu ekspansi bisnis perusahaan pertanian multinasional.

Tapi ini pula masalahnya, dalam sebuah sistem, kegiatan kerja bertani tidak lagi semata-mata dilihat sebagai sebuah kebudayaan bercocok tanam, melainkan bisnis.
Bisnis lalu menyangkut politik berupa lobi-lobi, patgulipat, kongkalikong, aturan pun diselenggarakan; siapa yang berhak memproduksi, mengedarkan, dan siapa yang masuk dalam “perencanaan” sebagai sasaran pengguna sekaligus disebut korban. Pengedarnya adalah pebisnis, yaitu mereka yang punya naluri, tenaga dan modal untuk menjadikan benih sebagai sumber keuntungan.

Keuntungan itu lalu diakumulasi. Akumulasi keuntungan itu lalu terkonsentrasi hanya di tangan segelintir para pebisnis yang menciptakan sistem monopoli. Monopoli lalu menjadikan sistem perbenihan dan pertanian khususnya membangun oligopoli, lalu siapa target sasaran bisnisnya? Petani kecil–budayawan penggagas peradaban dan sejarawan penemu benih.

Merekalah “target” dari eksploitasi sistematis pemiskinan yang akan berlangsung pelan-pelan melalui politik ketergantungan. Mula-mula benih, lama-lama pestisidanya, lalu yang paling parah adalah sistem bercocok tanamnya, lalu corak bermasyarakatnya. Gawat, bukan?

Monopoli tak terhindarkan, kartel menerapkan paham stelsel. Kartel domestik pada industri benih di dalam negeri telah diduga dilakukan World Economic Forum Partnership on Indonesian Sustainable Agriculture (WEFPISA) yang beranggotakan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah lama mengincar pasar benih dan pangan di Indonesia.
Kartel Pangan

Sementara itu, kartel internasional dan nasional pada sektor pangan diduga mengendalikan harga, stok, dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri.

Di pasar internasional, setidaknya terdapat 12 perusahaan multinasional yang diduga terlibat kartel serealia, agrokimia, dan bibit tanaman pangan. Di dalam negeri ada 11 perusahaan dan enam pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.

Negara sebagai sebuah institusi pelindung rakyat akhirnya harus berhadap-hadapan dengan organisasi perdagangan yang memang berorientasi mengakumulasi keuntungan. Tak pelak keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah membuka jalan bagi perusahaan multinasional memonopoli usaha perbenihan dan pangan.
Komite Ekonomi Nasional (KEN) misalnya menyebutkan di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut “ABCD”, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90 persen pangsa perdagangan serealia (biji-bijian) dunia. Struktur pasar komoditas pangan juga memiliki kecenderungan oligopolistik.

Dalam industri agrokimia global juga terdapat enam perusahaan multinasional, yaitu Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, dan BASF yang menguasai 75 persen pangsa pasar global. Dalam industri bibit terdapat empat perusahaan multinasional, yakni Monsanto, Dupont, Syngenta, dan Limagrain, dengan penguasaan 50 persen perdagangan bibit global.

Pada sektor pangan, kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing. Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika). Sementara itu, tren misalnya pada impor daging mayoritas rupanya dari Australia, bawang putih dari Tiongkok, dan bawang merah dari Filipina.

Hal tersebut kemudian berdampak langsung pada maraknya kriminalisasi dan hilangnya kedaulatan petani dalam mengelola benih memproduksi sumber pangan nasional, target swasembada pangan berkala pada 2014 akan jadi isapan jempol belaka. Tak pelak, Indonesia terperangkap dalam liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk pangan dan manufaktur impor.

Di mana nasib petani produsen pangan kita? Tampaknya negara tak terlalu ambil peduli dengan nasib petaninya sendiri. Kebijakan Food Estate melalui MIFEE/sentra pangan dan upaya memberikan dominasi sekuatnya pada kartel dagang dalam kasus benih melalui UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman adalah indikasi nyata ke mana kebijakan pangan pertanian pemerintah sedang mengarah.

Menggugat Takdir
Benih dan produksi pangan bagi petani sejatinya tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi juga rohani. Tapi ini pula soalnya, sekarang di masyarakat kita, kepolosan dan ketulusan memang lebih sering dijadikan bancakan.
Oleh sebab itu, jika kepolosan itu sudah dianggap elite pengambil kebijakan sebagai sama dengan kebodohan, sudah waktunya bagi kaum petani untuk menggugat takdir sosialnya sebagai yang melulu harus selalu berperan polos bahkan cenderung lugu.

Akhirnya saya ingin menutup tulisan ini dengan ajakan Daniel Webster: “When tillage begins, other arts follow. The farmers therefore, are the founders of civilization.” Petani kecil—budayawan penggagas peradaban dan sejarawan penemu benih—merekalah paling layak dibela.

*Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi politik pangan dan penulis buku “Ekonomi Politik Pangan” (2013)

Sumber : Sinar Harapan /14 March 2013

Sabiq Carebesth, lahir pada 10 Agustus 1985. Tinggal dan bekerja di Jakarta. Selain menulis puisi juga menulis esai dan kolom untuk koran dan majalah. Buku kumpulan sajaknya terdahulu “Memoar Kehilangan” (2012). Saat ini penulis aktif sebagai editor in chief Galeri Buku Jakarta dan Majalah Kebudayaan “Book, Review & Culture”. Buku terbarunya “Seperti Para Penyair” (Juni, 2017).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Column and Essay

Rapuh Sejak Fondasi

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth**

Pertumbuhan ekonomi dalam dua periode pemerintahan cenderung mengorbankan pemerataan. Pembaharuan agraria secara konsisten, reformulasi distribusi modal, dan pemihakan sektor pertanian secara luas sebagai landasan pembangunan jangka panjang, secara substansial sama sekali tidak jalan. Akibatnya, bangsa ini harus menanggung beban yang kian berat dalam transformasi masyarakat miskin kepada kesejahteraan sosial yang adil dan modern.

Beban yang kian berat terutama bersumber dari tiga persoalan. Pertama: kemiskinan yang tinggi dengan tingkat ketimpangan dan keparahan nyaris diambang batas aman, kedua: kebijakan konstitusional yang pro korporasi; liberalisasi dalam segala unit ekonomi politik dengan pada saat yang sama pondasi pembangunan dan kepentingan nasional kita dibiarkan rapuh dan cenderung tak memiliki rencana visioner. Beban ketiga: adalah beban historis ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria di Indonesia.

Beban struktural berupa kemiskinan dan deregulasi konstitusi seperti tersebut di atas membuatuhkan tidak hanya aturan fungsional, tetapi kehendak politik di level negara untuk “campur tangan” mengatur ruang-ruang strategis ekonomi dan politik, tak boleh lagi ada cerita melepaskan rakyat untuk berkompetisi sendiri dengan korporasi.
Target kemandirian dan kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah cenderung sebatas wacana dan hanya fokus pada peningkatan produksi sesaat untuk kepentingan perdagangan. Sementara, aspek jangka panjang, seperti agenda pembaruan agraria dan penyelesaian konflik tanah, tidak pernah ditengok.

Di tengah optimisme yang membumbung dari “surplus ekonomi” yang mungkin didapat dari paket liberalisasi perdagangan pasca putaran WTO (World Trade Organization) di Bali, penurunan angka kemiskinan nyatanya justru berjalan lambat dan parah. Ibarat lagu, yang miskin makin miskin yang kaya makin kaya; kesenjangan antar penduduk miskin kian melebar dan daya beli kelompok miskin pun kian rendah. Kurun antara Maret 2007-Maret 2013, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin hanya 0,87 persen per tahun. Bahkan pada tahun terakhir, hanya 0,59 persen.
Laju peningkatan harga-harga (inflasi) berkontribusi besar pada lambatnya penurunan kemiskinan. Ironisnya, sepanjang 2012, tingkat inflasi wilayah pedesaan lebih tinggi (5,08 persen) dibandingkan inflasi nasional (4,3 persen). Tak heran bila kemudian sensus Pertanian 2013 menunjukan dari total 26, 135,470 Jumlah Rumah Tangga Petani, 14,248,870 adalah Rumah Tangga Petani Gurem dan miskin, apa artinya? Ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan di ambang batas aman. Rasio gini kepemilikan lahan versi Badan Pertanahan Nasional terakhir adalah 0,54, terparah sepanjang sejarah. Inilah pondasi pembangunan kita yang rapuh dan absurd.

Hegemoni Dan Ketergantungan
Kebijakan ekonomi yang kelewat liberal dalam dua periode pemerintahan terakhir telah membuat pasar domestik kebanjiran produk impor. Produsen domestik kewalahan karena kehilangan daya saing akibat banyak barang jadi dan komoditas pangan bebas bea masuk (0%) dengan kuota impor tanpa batas. Volume impor Pangan Indonesia dua tahun terakhir sangat tinggi. Pada 2012 berjumlah 13,345,737 ton dengan nilai 6,297 US$. Juta, sementara pada September 2013 sejumlah 9,058,766 ton dengan nilai mencapai 3,897 US$. Juta. Impor produk holtikultura tak kalah tingginya, jumlahnya 2,138,764 ton, bernilai 1,813 US$. Juta pada 2012. Per September 2013 jumlahnya 1,296,374 ton dengan nilai 1,261 US$. Juta. Singkatnya hal itu berarti, bila dibanding pada 2007-2009 impor komoditas pangan kita meningkat 61 % pada periode 2011-2013, dan itu adalah rekor impor terbesar dalam sejarah bangsa ini.

Kian miris rasanya jika melihat bagaimana bangsa agraris pertumbuhan ekonominya justru bersumber dari sektor jasa dan konsumsi, yang sama artinya, modal asing menguasai dan mendominasi wilayah paling penting bangsa ini yaitu sektor pertanian dan pangan. Pasar pangan nasional dikuasai terutama oleh ABC dengan investor HJheinz (USA), Sari Wangi, Bango dan Taro dengan investor Unilever (UK), Aqua dengan investor Danone (France), Helios Nyam-Nyam dengan investor Campbel (US) Ades dengan investor Coca-Cola (US), SGM dengan investor Numico (Belgium). Jadi ke mana keuntungan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi kita paling banyak mengalir?

Liberalisasi dan ketergantungan pada asing jelas tercermin dari kebijakan nasional pangan dan pertanian yang berorientasi industri padat modal berskala besar untuk tujuan perdagangan ekspor. Langkah ini hanya mungkin dilakukan oleh korporasi besar seperti tampak pada program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) dan koridor pangan dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang mengejar intensifikasi produksi semata-mata. Semuanya demi kebutuhan perdagangan pangan global, bukan pada kebutuhan rakyatnya sendiri.

***
Kemiskinan sangat erat terkait dengan sistem dan manajemen aksesibilitas pada pangan bagi mereka yang gurem dan lapar. Soal tanah nyatanya memang soal hidup dan ukuran kemakmuran rakyat sebagaimana dikatakan Mochammad Tauchid (1951). Karena itu, pembaharuan agraria lewat intervensi kebijakan negara menjadi sebuah keharusan. Jangan lagi agenda pembaharuan agraria sekedar sebagai kehendak politis ketimbang komitmen politik yang ditindaklanjuti secara nasional sebagai rencana pembangunan jangka pendek mau pun jangka panjang.

Ekonomi politik indonesia mesti segera menimbang agenda agraria khususnya pembaruan agraria sebagai agenda nasional yang penting dan mendesak demi mewujudkan kedaulatan pangan dan politik pertanian yang transformaif di level global. Potensi indonesia harus segera didorong untuk menciptakan kedaulatan pangan dan merawat kebudayaan agararisnya.

Pemilihan Umum (PEMILU) akan bergulir, pemimpin baru akan hadir. Kita berharap ketiga beban utama bangsa ini, baik beban struktural mau pun beban historis, mendapat perhatian dan komitmen politik yang layak dan cerdas. Jika tidak, ibarat rumah kita akan menjadi rumah absurd; yang menjalani hukuman untuk terus berkubang pada persoalan yang sama dengan beban berat yang tak kunjung berkurang. (*)

*Sabiq Carebesth, Pemerhati Masalah Pangan dan Agraria. Twitter @sabiqcarebesth
**Artikel ini dimuat dalam kolom Analysis SINDOWeekly No. 49 Tahun II, 6-12 Februari 2014.

Continue Reading

Column and Essay

Pangan Rasa Korporasi

mm

Published

on

Ancaman krisis pangan di indonesia masih rawan terutama karena tingkat kesejahteraan petani sangat rendah. Sementara tuntutan dunia global atas tersedinya pasokan pangan murah bagi populasi dunia menjadi topik pelik menyangkut ketahanan suatu bangsa baik dari segi ekonomi mau pun politik. Karenanya persolan pangan dan pembangunan sektor pertanian masih merupakan tema utama pembangunan. Sekaligus tantangan utama pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Sejauh hari ini dapat dilihat dan dicermati bagaimana kebijakan pangan Jokowi kental dengan rasa korporasi dalam sistem pangan dunia:

(1) Politik Anggaran untuk kebijakan pangan Jokowi-JK berorientasi lebih pada pembangunan infrastruktur pertanian seperti misalnya perbaikan irigasi tersier 3,3 juta hektar dan pembangunan 49 waduk. Untuk merealisasikan proyek tersebut, sepanjang 2014 tercatat total pembiayaan sektor pangan Indonesia mencapai Rp. 212 triliun. (2) Kementrian Pertanian dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) tampak tidak punya arah kebijakan transformatif untuk pada saat yang sama menyokong target swasembada, dan pada sisi yang lain mengakhiri proses masif guremisasi petani. (3) Program intensifikasi demi target praktis yang tak berbasis kenyataan riil sektor pertanian dan petani kecil di pedesaan. Yang dimaksud adalah penerjunan 50.000 prajurit dan 50.000 anggota Babinsa untuk menjadi pendamping petani dan mendukung program swasembada pangan yang ditargetkan surplus produksi beras 20 juta ton dalam tiga tahun. (4) Pembukaan investasi untuk korporasi pangan dari hulu sampai hilir yang kian masif seperti pemberian konsensi lahan sawit dan monopoli benih serta alat modern di lahan pertanian telah menandai kebijakan pangan yang bercitarasa korporasi.

Kebijakan pangan Jokowi tersebut tampak ambigu dan terkesan terlalu menyederhanakan persoalan mendasar (kedaulatan) pangan. Ambigu dalam arti mengabaikan kaitan antara target (swasembada) pangan dengan situasi ekonomi politik petani terutama ketimpangan penguasaan tanah yang nyata menjadi basis kemiskinan 29 juta jiwa penduduk—18 juta jiwa di antaranya berada di pedesaan.

Dalam situasi ekonomi politik petani masih berada di level “gurem” dan subsisten kebijakan pangan nasional yang berusaha mengintegrasikan sektor pertanian-pangan ke dalam pasar komoditas pangan global dalam sistem pangan dunia (globalisasi pangan) tampaknya hanya akan mengulang kebijakan berwatak kolonial-primitif zaman kolonial di mana akumulasi kapital dan bentuk lain kapital (capital other) berlangsung dengan pemaksaan yang dilindungi oleh perangkat-perangkat negara baik perundang-undangan mau pun aparat. Di lain sisi kepentingan korporasi yang trend mutakhirnya berlangsung melalui jalan “konstitusi” nyata telah barakibat pada kian masifnya proses perampasan tanah secara sistematis (land grabbing).

Swasembada Semu

Swasembada ala korporasi yang dicanangkan pemerintah bisa menjadi “swasembada semu” belaka. Ia hanya akan tampil sebagai etalase keberhasilan pengelolan sistem (hilir) pangan, tapi pada saat yang sama jaminan kesejahteraan petani tetap terabaikan. Kuncinya dalam hal ini adalah bagaimana kerangka kebijakan kedaulatan pangan memilih jalan petani (peasen way) sebagai madzhab utama pembangunan sektor petanian-pangan.

Karenanya harus ada koreksi, campur tangan dan keberpihakan negara pada jalan petani (peasant way) harus lebih nyata. Jika tidak kebijakan pangan ambigu bercitarasa korporasi bisa menciptakan situasi yang dalam istilah Harrison dan Henry George menyebutnya sebagai sistem ekonomi bandit yang dijamin oleh hukum “This is the economics of the bandit sanctified by law” (Harrison 1983:19). Pemerintah memfasilitasi perbanditan ekonomi oleh kuasa modal yang dilindungi melalui hukum perundang-undangan. Semoga tidak. (*)

Twitter @sabiqcarebesth

Tulisan ini dimuat di halaman Annalysis SINDOWeekly Edisi Maret 2015.

Continue Reading

Column and Essay

Tantangan Kebangsaan Kita

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth*

Kebangsaan Indonesia paling tidak memiliki dua keunggulan utama sebagaimana disebut Franz Magnis-Suseno dalam opininya “Merayakan 70 Tahun Pancasila” (Kompas, 5/6).

Keunggulan tersebut adalah: (1) Kebangsaan indonesia merupakan kebangsaan etis. Artinya ia tumbuh berdasarkan “cita-cita” etis luhur yang dimiliki. Cita-cita tersebut berangkat dari perasaan saling solidaritas untuk bebas dari pengalaman terjajah-tertindas baik oleh sistem kolonial-kapitalistik mau pun feodalisme yang memfasilitasi praksis imperialisme dan penghinaan harkat manusia merdeka di masa lalu. (2) Yang adalah kekhasan dari kebangsaan Indonesia. Kesadaran kebangsaan indonesia merupakan artikulasi rakyat sendiri sejak sebelum merdeka, mengental dan memuncak dalam Sumpah Pemuda 1928. Artinya rasa kebangsaan indonesia tak dipompa dari atas oleh elit politiknya paska kemerdekaan—yang tujuannya tak jarang justeru ingin menancapkan dominasi dan hegemoni kepentingan politiknya.

Tantangan kebangsaan hari ini, masih menurut Franz Magnis –Suseno, dan kita bisa melihatnya bersama, juga dari dua soal: (1) Berkembangnya intoleransi di ruang agama, (2) Hedonisme konsumeris yang mendesak ke dalam bangunan solidaritas dalam mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang disebut pertama mengancam “Persatuan Indonesia”, yang kedua merobohkan bangunan “keadilan sosial” yang kita cita-citakan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Gotong royong dan Politik

Tidak bermaksud meromantisir zaman lalu, kita perlu mengingat kembali wacana dan ide Sukarno—tidak dalam rangka pengkultusan tapi usaha menilik sublim ide Pancasila dari Sukarno sebagai salah satu Founding Fathers bangsa Indonesia. Ide Sukarno dalam terminologi “gotong royong” dan pentingnya “politik”dalam membangun kebangsaan Indonesia penting direfleksikan dalam membicarakan Pancasila dan tantangannya hari ini.

Gotong royong dalam pemikiran Sukarno adalah pengejewantahan dan ajakan berkomitmen untuk menerima hidup di indonesia dalam perbedaan. Perbedaan latar belakang etnik, keyakinan, paham ideologi—semua harus bersatu, bergotong royong di dalam merespon tantangan kebangsaan pada setiap zamannya. Tak perlu phobia pada perbedaan. Sebab itulah “Persatuan Indonesia” ditekankan benar oleh Sukarno, “Persatuan.. Persatuan.. sekali lagi Persatuan…”.

Politik di dalam ruang kebangsaan yang demokratis harus berdiri di atas pondasi gotong royong dari banyak latar dan entitas yang berbeda-beda tersebut. Kesadaran akan perbedaan dan kesediaan berbangsa dalam perbedaan itulah yang lantas melahirkan persepsi dan konsepsi Sukarno atas “politik”. Bukan dalam artian politik sebagai panglima yang vis a vis dengan ekonomi, atau seakan pemaknaanya politik harus di dahulukan melampaui ekonomi, melainkan kesadaran akan berbedaan itu menuntut suatu kondisi di mana macam-macam tantangan kebangsaan harus dibahas, didialogkan, dan dijawab dalam suatu konsesnsus dan disensus di ruang politik.

Artinya semangat dari “politik” itu sendiri adalah meniadakan dominasi, hegemoni serampangan, dan pandangan serta tafsir tunggal atas suatu persoalan berbangsa. Sebaliknya suatu soal dari tantangan berkebangsaan indonesia harus disepakati atau tidak disepakati, dijawab melalui medan politik (demokratis) dengan semangat gotong royong dari realitas kebangsaan kita yang berbeda-beda latar dan entitas tersebut.

Sodalitas dan Spritualitas

Tantangan kebangsaan zaman kita hari ini memang tidak lagi sebatas di ranah konseptual, juga walau Franz Magnis-Suseno menyebut kebangsaan “etis” tetapi tantangannya hari ini telah melampaui dimensi etis.

Dalam hidup berbangsa sekarang ini kita kian kehilangan apa yang oleh sosiolog Prof. Tjondronegoro disebut sebagai “sodalitas”. Budaya sodalis adalah budaya saling hutang tenaga, budi, dan hasil jerih payah dengan kerelaan di dalam praktek gotong royong sebagaimana terdapat di desa-desa lama di indonesia. Ketika tetangga sedang punya hajat menikahkan anak atau membangun rumah, tetangga lainnya urun tenaga atau hasil bumi, mereka merelakan waktu pribadinya seperti untuk menggarap ladangnya dan urusan pribadi lainnya demi untuk membantu tetangganya tersebut.

Budaya sodalitas semacam itu memupuk dan merupakan “nutrisi” bagi berseminya solidaritas dan gotong royong di masyarakat. Tradisi sodalitas juga merupakan penciptaan ruang berdemokrasi ala rakyat. Sayangnya kini budaya konsumeris-hedonis menggeser sodalitas menjadi kalkulasi kapitalistik sarat gengsi, kehidupan sehari-hari telah menjadi sarana pentas bagi ketimpangan kelas-kelas sosial.

Tiadanya sodalitas dan solidaritas adalah tanda hilangnya spritualitas dalam hidup berbangsa. Eksistensi manusia-manusia yang dipraktikan sebagai cenderung rasis, nir dari tanggung jawab. Demi menjaga gengsi dan gaya hidup hedon korupsi pun jadi. Suap sana sini asal izin usaha dengan kalkulasi tetap untung pun tak jadi soal. Akibat dari itu semua spiritualitas dalam kehidupan berbangsa kita hari-hari ini pun kian mengabaikan dimensi spiritual di mana Pancasila menekankan “Ketuhanan” yang maha, sebagai piranti—yang semestinya menempel di dalam laku berbangsa.

Lepas dari itu tantangan kebangsaan kita di ranah ekonomi politik juga tak bisa diabaikan. Rusaknya sistem ekonomi politik desa dengan segala corak dan cara produksi agrarisnya turut menyumbang mekarnya dimensi konflik sosial dalam ruang kebangsaan kita. Persoalan tanah yang timpang penguasaannya, pangan yang dikuasi rezim korporasi, dan di satu sisi lemahnya peran dan perlindungan negara pada rakyatnya, adalah problem kerakyatan yang nyata berkontribusi pada problem demokrasi dan akhirnya problem kebangsaan di mana Pancasila harusnya menjadi spiritulitas tak hanya dalam idea-idea etis tetapi juga di ranah praksis.

Politik harus dikembalikan pada pertanyaan dasar dari fundamental berdirinya negara-bangsa seperti pertanyaan paling awal Aristoteles dan Plato dalam dialog di kitab “Politea”: Apa itu keadilan?. Bukan semata pertanyaan bagaimana berkuasa dan menjalankan kekuasaan dengan kalkulasi matematika kepentingan.

Tujuan berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah masyarakat “Adil-Makmur”. Di mana penekanannya, sebagaimana ditafsirkan salah satunya oleh Dawam Rahardjo, adil dahulu, baru makmur. Yang artinya jalan menuju kemakmuran harus ditempuh melewati jalan penciptaan keadilan. Dalam penegakkkan keadilan itulah politik-demokrasi hari ini harus kembali kepada Pancasila sebagai landasan etis, acuan praksis, dan akar spritualitas politik.

Karenanya politik harus menjadi agenda kultural, proyek kebudayaan demi terwujudnya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sebagai raison d’être dan juga—meminjam istilah Hannah Arendt, merupakan “human condition” yang dibutuhkan untuk melangsungkan agenda politik, demokrasi dan kemakmuran rakyat. (*)

___________________

*Sabiq Carebesth, Freelance Writer. Author of  “Memoar Kehilangan” (2011). Chief  Editor Galeri Buku Jakarta. Twitter: @sabiqcarebesth

Kolom ini pernah dimuat di Majalah SINDOWeekly Edisi Kamis 25 Juni 2015. Featured Image by www.herworld.co.id

Continue Reading

Trending

%d bloggers like this: